Waspadai Berita Hoax Agar Tak Terjerumus Pada Pilihan Keliru di Tahun Politik
SwaraSenayan.com. Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan digelar pemilihan umum (Pemilu) dari presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD, dan juga kepala daerah masing-masing. Pada era digital saat ini, media sosial akan digunakan sebagai media kampanye atau mendukung calon pemimpinnya.
Oratna Wati Br Singarimbun, S.H selaku Pegiat Digital Sulawesi Utara mengatakan bahwa ruang digital adalah sarana untuk berkomunikasi, tempat untuk bertemu dan berinteraksi tanpa tatap muka.
“Kita semua memang tidak langsung dengan wajah namun hanya layar ponsel atau laptop, meski begitu ini lah pertemuan layaknya keseharian,” kata Oratna selaku narasumber pada Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo RI mengusung tema ‘Jaga Keamanan Ruang Digital di Tahun Politik’ secara virtual, Jakarta, Kamis (15/06/2023).
Menurut Oratna, menjaga ruang digital yang sehat dan bebas dari hoax perlu dijaga oleh seluruh pihak terutama di masa pemilu. Selama pemilu dan pilkada diharapkan agar semua pihak bisa menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk yang terjadi di ruang digital.
“Cerdaslah dalam menerima dan menyebarkan informasi jangan sampai kita menjadi salah satu penyebar berita hoax, karena akan membuat kericuhan dan perpecahan antar anak bangsa,” ujar Oratna.
Oratna berharap agar masyarakat dapat memposting informasi yang tidak merendahkan orang lain dan bijaksana dalam meneruskan informasi yang diterima, jangan asal langsung share.
“Cerdaslah dalam menangkap dalam menyebarkan informasi, jangan share potongan video yang ambigu,” tegas Pegiat Digital Sulut.
Narasumber berikutnya, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ismail Cawidu, M.Si memaparkan, teknologi informasi, pada dasarnya diadakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan penggunanya dan untuk memudahkan berbagai urusan dalam kehidupan.
“Namun, faktanya, TIK justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontraproduktif bahkan menghancurkan peradaban umat manusia,” kata Ismail.
Ismail mengatakan, saat ini Indonesia sedang di masa tahun politik, dimana pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu serentak. Pengalaman menunjukkan penyebaran informasi Politik di tahun Politik, sangat tinggi, terutama yang informasi terkait Pemilu.
“Hal ini dibuktikan pada pemilu tahun 2019 lalu dimana ada 10% informasi yang bertebaran merupakan berita hoax politik,” sebut Ismail.
Dalam menangkal dan memerangi berita hoax, maka peran masyarakat sangatlah dibutuhkan. Ismail menyebutkan, masyarakat berperan dalam mengajak teman, berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara untuk berkreasi kebangsaan.
“Masyarakat harus bersikap peduli dengan melaporkan kepada pihak keamanan bila menemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan, dengan cara yang baik, sopan dan santun,” ujarnya Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sementara itu narasumber terakhir, Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M selaku Anggota Komisi I DPR RI mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah mendapatkan kabar baik dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pemilu akan dilakukan secara proporsional terbuka, sehingga masyarakat dapat langsung memilih figur.
“Keputusan ini membawa angin segar bagi kita karena telah membantah berita hoax yang sering berseliweran yang mengatakan bahwa pemilu nanti akan dilaksanakan secara tertutup,” kata Hillary.
Hillary mengujar, melalui fenomena ini masyarakat menjadi paham bahwa tahun politik pasti akan selalu diramaikan dengan berita hoax yang meresahkan.
“Melalui fenomena ini diharapkan bahwa masyarakat dapat paham pentingnya memiliki literasi dan menghindari berita hoax,” ujar Hillary.
Ruang digital telah membuka peluang tanpa batas, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam penyebaran informasi, edukasi dan literasi. Walau begitu kemudahan ini juga menjadi tantangan bagi kita, karena ada saja pihak-pihak yang mengarang informasi dan disebarkan di media sosial.
“Ini menjadi hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat yang akan menjerumuskan pada pilihan-pilihan yang keliru,” himbau Anggota Komisi I DPR RI Dapil Sulawesi Utara. *SS