Pentingnya Payung Hukum Holdingisasi BUMN Melalui Revisi UU No 19/2003

FGD Holding BUMN dan Rencana Revisi UU NO 19 Tahun 2003 yang diselenggarakan Fraksi HANURA

SwaraSenayan.com. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT), yang dijadikan payung hukum pendirian Holding BUMN oleh pemerintah kini mendapat sorotan dari wakil rakyat. “Komisi VI menolak PP No 72/2016 karena roadmap dan filosofis holdingisasinya…

Revisi UU Minerba, Kurtubi Perjuangkan Proven Reserves di Perut Bumi Milik Negara

kurtubi

SwaraSenayan.com. Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam telah resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijerat sebagai tersangka terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Anugerah Harisma Barakah. Pemberian izin tersebut dalam mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Eksplorasi, SK Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan…

PNS Lulusan SD, SMP dan SMA Terancam Pensiun Dini

  SwaraSenayan.com. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana melakukan pemecatan terhadap satu juta pegawai negeri sipil (PNS) mulai periode 2017-2019. Langkah itu dilakukan Kemenpan-RB terkait dengan efisiensi anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN) yang dilakukan Kementerian yang dibawahi Yuddy Chrisnandi tersebut. Menurut anggota Komisi II DPR RI…

Komisi VII DPR Ingatkan PLN Soal Rencana Kenaikan TDL

SwaraSenayan.com. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lagi-lagi akan menaikan tarif dasar listrik (TDL). Ancang-ancang kenaikan tersebut akan dimulai pada 1 Juni 2016 esok. Dalam pernyataannya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa kenaikan ini dipicu oleh kenaikan komponen biasa bahan bakar pembangkit listrik akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Selain faktor melemahnya nilai…

Heri Gunawan: RUU Tax Amnesy, Momentum Revolusi Perpajakan Nasional

SwaraSenayan.com. Dalam pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampun Pajak diperlukan kejelian dan kehati-hatian, agar nantinya RUU itu diharapkan dapat menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan masih belum baik. Demikian anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Menurut politisi Gerindra itu, RUU Tax Amnesty sebagaimana diajukan pemerintah atas…

Anggapan Tenaga Honorer K2 Gak Kompeten Itu Gak Benar

SwaraSenayan.com. Adanya anggapan yang mengatakan lambannya pemerintah dalam melakukan pengangkatan tenaga bantu honorer kategori 2 (K2) tidak terlepas dari nilai jual atau kompetensi honorer K2 itu sendiri jika dibandingkan mereka yang berstatus pegawai tidak tetap atau PTT adalah tidak benar. “Sebenarnya tenaga honorer K2 itu banyak yang profesional dibidangnya, mereka…

Amran: Titik Terang Nasib Tenaga Honorer Bergantung Pada Revisi UU ASN

SwaraSenayan.com. Bicara soal CPNS seoalah tidak pernah ada habisnya. Seperti diketahui, pada September 2015 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menjanjikan pengangkatan terhadap 439 ribu tenaga honorer yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2019. Namun bukannya terealisasi, pada bulan Januari 2016 lalu, Menpan-RB secara…

Pemerintah Diharapkan Solutif Hadapi Lonjakan Angka Kekerasan Seksual

SwaraSenayan.com. Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin hari-semakin memprihatinkan. Berdasarkan catatan tahunan yang dikeluarkan Komnas Perempuan pada tahun 2016 ini, setidaknya terdapat 2.399 kasus, diantaranya kasus pencabulan yang mencapai 601 kasus sementara kasus pelecehan seksual mencapai 166 kasus. Dengan tingginya angka tersebut, pemerintah tentunya diharapkan untuk tidak tinggal diam. Anggota…