Ironis, Kebijakan Perhutanan yang Pro Rakyat Malah Digugat

sengon

Oleh: Muchtar Effendi Harahap (NSEAS) SwaraSenayan.com. Awal September 2017 ini muncul berita unik dan menyedihkan bagi pendukung pembangunan pro rakyat. Suatu kebijakan pembangunan pro rakyat justru digugat. Atas nama para pemangku kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup, mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup…

BERHENTILAH MENJADIKAN PERTAMINA SEBAGAI BUDAK POLITIK

IMG-20170905-WA0030

Oleh: Ferdinand Hutahaean (Direktur Eksekutif EWI) SwaraSenayan.com. Pertamina sedang dirundung duka. Setidaknya itulah kata awal pembuka yang bisa menggambarkan situasi Pertamina dari kacamata pengamatan dan pemahaman kami saat ini sebagai pemerhati yang selalu konsisten mengawal Pertamina dari serangan para pemburu rente (rent seekers) selama ini. Pertamina dari luar tampak bahagia, makmur,…

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR NTB

nelayan miskin ntb

Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) SwaraSenayan.com. Menurut data BPS NTB tahun 2017 bahwa jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 – Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang…

Nelayan Penangkap Benih Lobster Protes Permen Susi

lobster

SwaraSenayan.com. Data sementara nelayan NTB yang berprofesi sebagai penangkap benih lobster kurang lebih 7.000 Kepala Keluarga (KK) di seluruh wilayah pesisir NTB. Data ini terverifikasi pada 2017. Sebanyak 7.000 KK nelayan penangkap Lobster terpaksa menjadi pengangguran akibat Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti. “Segenap nelayan lobster NTB menuntut Susi Pudjiastuti bahwa pembuatan…

Jangan ‘Grusa-grusu’ Buat Permen, Menteri Susi Diminta Dengarkan Keluhan Nelayan

demo-nelayan-rembang (2)

SwaraSenayan.com Front Nelayan Indonesia aktif merespon dan menanggapi kritis terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti. Pasalnya, Susi ditentang oleh sejumlah pihak karena melarang nelayan tradisional menggunakan jaring penangkap ikan atau cantrang. Dalam release yang diterima redaksi SWARA SENAYAN (27/4/2017), Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Rudianto Samawa menyampaikan bahwa…

Kegaduhan Nelayan Dengan Pemerintah Akibat Kebijakan Dikelola Orang Yang Tidak Paham Perikanan

demo susi

SwaraSenayan.com. Semua aturan-aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diterbitkan selama ini dibuat secara ugal-ugalan, tidak taat hukum, dan mengabaikan hak-hak nelayan dan pembudidaya ikan. Demikian ditegaskan Rusdianto Ketua Umum Front Nelayan Indonesia dalam release nya yang diterima redaksi SWARA SENAYAN (27/4/2017). Menurutnya, aturan-aturan Susi Pudjiastuti tidak melalui proses…

Mengurai Revolusi Mental Ala Komunis dan Revolusi Mental Ala Jokowi

Calon Presiden Dari Partai PDI-P Joko Widodo menghadiri deklarasi revolusi mental untuk pencapresan dirinya yang di adakan oleh Komunitas Sahabat Jokowi Presiden 2014 di Jakarta, Sabtu (17/5). Dalam sambutannya Jokowi menyebut Bakal pendampingnya yaitu ada dua nama yang depannya inisialnya 'J'. Satu lagi inisialnya 'A' yang akan diputuskan malam nanti setelah solat Istiqoroh. FOTO : RANDY TRI KURNIAWAN/RM

            Oleh: Ferdinand Hutahaean (Rumah Amanah Rakyat Rakyat Bela Tanah Air) SwaraSenayan.com. Jakarta, 28 Maret 2017. Revolusi Mental bukanlah hal baru dan bukan kalimat yang baru muncul belakangan ini. Revolusi Mental juga bukan sebuah idiom yang ditorehkan oleh Jokowi, meski kalimat Revolusi Mental menjadi tenar dan menjadi…

Negara Dikuasai Taipan Kapitalistik, Akibatnya Kekayaan 4 Orang Setara dengan Kekayaan 100juta Penduduk

kapitalisme

Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI) SwaraSenayan.com. Sekarang ini di era Presiden Joko Widodo, negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, gotong-royong dan sosialistik telah berubah haluan menjadi negara kapitalis, individualis dan liberal yang menghisap rakyat. Pancasila dan gotong-royong hanya dijadikan lipstik dan sloganistik. Program bagi-bagi atau distribusi lahan kepada petani persis seperti projek karitatif,…

Perkumpulan Santri Pasundan Mengutuk Keras Ahok dan Tim Kuasa Hukumnya

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpilih, Ma'ruf Amin (tengah) berjalan meniti tangga ketika penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8) dini hari. Ma'ruf Amin terpilih menjadi ketua MUI periode 2015-2020 secara musyawarah mufakat melalui tim formatur menggantikan Din Syamsuddin. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc/15.

SwaraSenayan.com. Dalam persidangan ke 8 pada kasus penistaan agama yang menghadirkan sejumlah saksi diantaranya adalah Almukarrom KH Ma’ruf Amin yang merupakan Rais Aam PBNU juga merupakan Ketua MUI Pusat, secara nyata dan diketahui publik bahwa Ahok beserta tim Kuasa hukumnya telah melakukan pressure serta pelecehan diluar batas koridor persidangan yang…