Muhammad Taufik, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM
Muhammad Taufik, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM
Muhammad Taufik, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM

SwaraSENAYAN.com. Pengakuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kepada International Cooperative Alliance (ICA) terhadap koperasi, semakin menegaskan bahwa kapital dalam bentuk nilai uang sudah mulai tergerus. Koperasi semakin dianggap sebagai sistem perekonomian yang selaras dengan peradaban manusia yang menuntut kesetaraan dan keterbukaan.

Hal ini akan mengleminir orang-orang yang serakah, karena uang itu lah simbol keserakahan, hubungan membangun interaksi manusia mudah terkoyak karena uang. Para founding fathers menuangkan sistem perekonomian nasional kita berdasar pada azas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 1945. Ini merupakan lompatan pikiran yang luar biasa. Pendiri negara ini paham betul karakter bangsa kita. Bangsa kita mudah diadu domba.

“Untuk mengurangi adu domba oleh pemilik modal, maka disusunlah sistem perekonomian yang azas nya kekeluargaan. Dengan spirit kekeluargaan, dalam penjelasan pasal 33, maka produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Artinya gak boleh ada pengangguran di negara Indonesia merdeka”, demikian paparan Muhammad Taufik selaku Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM kepada SwaraSENAYAN pada 4 Maret 2016.

Karena itu, menurut Taufik semua orientasi harus diarahkan kepada kebijakan negara untuk mengatasai pengangguran, kemiskinan itu karena tidak adanya pendapatan. Semua harus diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Hal ini sama persis dengan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933, dia menelurkan kebijakan job for all, semua kebijakan untuk memberikan pekerjaan pada seluruh rakyatnya.

Roosevelt menghidupkan kembali kegiatan perusahaan dan pertanian. Dengan cara mendirikan lembaga-lembaga baru di pemerintahaan yang menyediakan fasilitas kredit ringan untuk industri dan pertanian. Memberi bantuan kepada para pengangguran dan kepada mereka yang terancam akan kehilangan ladang dan tempat tinggalnya, lapangan pekerjaan untuk para pengangguran).

“Ketika negara membiarkan produk-produk luar negeri masuk menyerbu bersaing bebas dengan produk dalam negeri, sementara di dalam negeri mampu memproduksinya, berarti negara ini zdalim membiarkan rakyatnya tertindas oleh bangsa lain,” tegas Taufik.

Dampak kerusakan sistem berbangsa menurut Taufik telah dirusak oleh sistem demokrasi voting. Kalau kita pakai sistem liberal, voting, maka yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif adalah anteknya pemilik uang. Fakta kekiniannya sesama pejabat pemerintahan mudah diadu domba yang dipertontonkan ke publik.

“Paham gotong-royong semakin terbukti, bahwa gotong-royong adalah perisai bangsa. Keyakinan saya terhadap sistem politik yang terlalu bebas, itu adalah pintu masuk yang mengadu domba bangsa kita, kita jadi rapuh, mudah dibelah, mudah diadu dan dipecah. Sehingga sistem perekonomian yang berazaskan kekeluargaan semakin ditinggalkan,” terang Taufik.

Kesadaran baru pada masyarakat kita, harus ada persamaan senasib dan sepenanggungan untuk menghadapi perdagangan bebas. Jangan sampai sesama kekuatan anak bangsa ini untuk membunuh anak bangsa lainnya. Misalnya, impor bawang, beras, kedelai, garam dan komoditas pertanian lainnya yang mampu diproduksi bangsa sendiri.

“Membiarkan impor barang yang kita sendiri mampu memproduksinya, itulah kejahatan yang nyata. Siapa yang membiarkan kejahatan itu? Ya pejabat yang memberi ijin,” urai Taufik.  ■ mtq