Oleh: Derek Manangka
SwaraSENAYAN.com. Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet pekan ini. Presiden dikabarkan sudah punya susunan baru dan pengumumannya tinggal menunggu kembalinya Wakil Presiden Jusuf Kalla dari Amerika Serikat pada Selasa 5 April 2016.
Salah satu indikator bahwa Presiden Joko Widodo bakal merombak susunan kabinetnya, terlihat dari banyaknya kabar burung di media-media sosial. Semua kabar burung itu berbeda sumbernya, tapi isinya mirip-mirip. Luar biasanya, peredaran secara viral itu, kini sudah dianggap sebagai sesuatu yang memberikan informasi akurat sekaligus pencerahan.
Walaupun hanya kabar burung, tetapi isinya agak sulit dibantah dan sukar pula dibenarkan. Sebab pengalaman selama era pasca reformasi ini, politik Indonesia khususnya, ada juga yang dibangun dari pondasi kabar burung.
Yang pasti, kabar burung itu seperti asap. Dia mengepul dari tempat yang tersembunyi, karena di tempat itu sedang ada api kecil yang menyala.
Indikator lainnya, Presiden tiba-tiba memanggil Eric Thohir, seorang pengusaha muda yang diam-diam sukses membangun kerajaan bisnisnya di manca negara lewat dunia olahraga. Eric yang kini dikenal sebagai pemilik klub papan atas sepakbola profesional Italia, Inter Milan, digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Seusai pertemuan dengan presiden pekan lalu, Eric tidak membantah namun juga tidak membenarkan bahwa dia akan masuk dalam jajaran kabinet Joko Widodo. Setidaknya pemanggilan Eric oleh Presiden mengindikasikan, dalam memilih anggota kabinet, Joko Widodo kali ini lebih independen dan tak mau lagi didikte serta lebih paham soal latar belakang ataupun rekam jejak si calon menteri.
Sebab Eric, selain sukses di industri olahraga, dia pulalah yang membuat terobosan di dunia sepakbola Indonesia yang tanpa PSSI. Dibawah naungan benderanya Mahaka, Eric menggelar sejumlah kejuaraan sepakbola yang melibatkan klub-klub yang tidak bisa bertanding karena PSSI tengah dibekukan Menpora. Dan berhasil. Terakhir, perebutan Piala Bayangkara, yang finalnya kemarin Minggu 3 April 2016 di Gelora Bung Karno.
Eric juga merupakan Dirut TVOne dan portal VivaDotkom. Sementara saudaranya pemegang saham terbesar di bisnis batubara Adaro. Ayahnya sendiri merupakan jantung dan darah atas kesuksesan PT Astra bersama almarhum William Soerjawidjaja.
Pemanggilan Eric Thohir ke Istana, yang dilakukan secara terbuka, sekalipun pada saat yang sama Wapres Jusuf Kalla sedang berada di luar negeri, menunjukkan Presiden Widodo semakin independen.
Tetapi apapun ceriteranya, kalau benar akan ada perombakan kabinet, termasuk Eric Thohir jadi Menteri, hal itu merupakan jawaban atas pertanyaan sebagian masyarakat. Kapan sih ada Reshuffle Kabinet Jilid II? Atau siapa sebetulnya menteri yang punya kapabilitas dan sedang tidak menyusun dinasti ataupun oligarki?
Pertanyaan diatas boleh jadi hanya sebuah keisengan belaka dari rakyat jelata yang kehidupan mereka tidak tertata. Tetapi pertanyaan di atas sejujurnya merupakan sebuah jeritan hati yang dipendam dalam-dalam dan tanpa embel-embel agenda politik.
Sebab dibalik puja-puji terhadap Joko Widodo sebagai Presiden pilihan rakyat dan sekaligus dukungan negara asing, sudah muncul penilaian yang cukup kuat. Yaitu tidak semua anggota kabinet Joko Widodo bekerja maksimal apalagi menciptakan prestasi demi kepentingan bangsa.
Salah satu bentuk penilaian yang cukup menimbulkan kegaduhan yakni kinerja Menteri BUMN Rini Sumarno. Dari segi gagasan, yang dikerjakan Menteri Rini Sumarno tergolong yang bagus-bagus dan serba baru.
Tetapi semuanya menjadi kurang bagus dan menimbulkan kecurigaan, sebab yang menonjol adalah adanya kesan bahwa gagasan itu lebih disebabkan oleh visi pribadi. Bukan visi korporat dari sebuah bangsa yang besar. Bukan pula visi Presiden Joko Widodo.
Jadi, Menteri BUMN ini terkesan sangat kaya akan gagasan dan terobosan, tetapi hampir semua yang dikerjakannya menyebabkan jantung rakyat jelata yang mendengarnya, berdegab-gedebug. Misalnya soal proyek pembelian pesawat baru Garuda yang bernilai hampir lima puluh triliun rupiah. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang juga bernilai Rp. 75,- triliun.
Bersamaan dengan proyek kereta api cepat itu, tiga bank pemerintah harus meminjam uang dari otoritas RRT. Padahal tanpa meminjam, tiga bank BUMN itu – keuangannya okey-okey saja. Terakhir perombakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri.
Santer disebut, Dirut baru Bank Mandiri yang diloloskan dari fit and proper test, bukanlah seorang bankir yang diterima oleh semua para karyawan bank pelat merah itu. Ia berasal dari luar Bank Mandiri – sehingga dia tidak mengenal anatonomi Bank BUMN tersebut.
Namun berkat besarnya pengaruh Menteri BUMN dalam memplot sang Dirut, maka internal Bank Mandiri, tidak bisa menolak. Hampir semua yang paham tentang perbankan di Indonesia, hanya bisa mengelus-elus dada.
Dengan latar belakang ini ada bisikan suara agar Presiden Joko Widodo menggeser Rini Sumarno dari posisi Menteri BUMN. Bahkan kabarnya, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP yang meneken surat pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden di tahun 2014, ikut mendesak agar Rini Sumarno dikeluarkan dari kabinet.
Ironisnya hal ini telah menimbulkan persoalan baru dalam konteks reshuffle kabinet jilid II. Bahwa tujuan perombakan kanbinet kali ini lebih dikarenakan untuk menggeser Rini Sumarno dari pos Kementerian BUMN. Atau “faktor Menteri BUMN” menjadi alasan yang dominan.
Nah kalau sudah begitu atau jika sinyalimen ini benar, maka perombakan ini, besar kemungkinan tak akan membuat kinerja pemerintahan Joko Widodo lebih membaik.
Sebab sejatinya Rini Sumarno, juga tidak sendirian atau berdiri sendiri. Dia tak akan ikhlas digeser kesana kesitu. Sudah menjadi rahasia umum, Menteri Rini, hampir sama dengan Menteri ESDM Sudirman Said, berada dalam satu kubu. Mereka berada dalam kubu yang diproteksi Wapres Jusuf Kalla.
Secara tidak langsung atau de facto mereka berada dalam posisi ‘pemerintahan mini’, membentuk ‘pemerintahan tandingan’ menghadapi pemerintahan Joko Widodo. Wapres Jusuf Kalla seperti ketika menjadi Wapresnya Presiden SBY, tidak mau hanya menjadi ‘ban serep’.
Atau secara tidak berbasa-basi, bisa dikatakan, sebetulnya saat ini Indonesia memiliki ‘Presiden Kembar’.
Jadi ibarat kapal penumpang yang sedang mengarungi sebuah samudera, Kapal Indonesia dinakhodai oleh dua nakhoda. Lebih menukik lagi, Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh Matahari Kembar.
Dalam perspektif itulah kita menunggu dan melihat bagaimana manfaat dari perombakan kabinet kali ini. Artinya yang menjadi pertanyaan, apakah perombakan tersebut bisa memperbaiki kinerja pemerintahan Joko Widodo?
Jawabannya bisa iyah, bisa tidak.
Sebab kinerja pemerintahan Joko Widodo kelihatannya bukan semata-mata ditentukan oleh para anggota kabinet. Melainkan sangat ditentukan oleh kompak-tidaknya Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola pemerintahan.
Pemerintahan Joko Widodo seakan terbelah dua. Ada kabinet yang berporos ke Merdeka Utara (Presiden) dan ada yang berporos ke Merdeka Selatan (Wakil Presiden).
Ironisnya, terbentuknya dua poros ini sudah dimulai sejak awal pembentukan kabinet 27 Oktober 2014 lalu. Artinya sudah hampir dua tahun terbentuk dan berjalan sistem “pemerintahan kembar” di republik. Dan di situlah penyakit kankernya yang berstadium tinggi.
Hanya saja, karena bangsa Indonesia sangat terkenal dengan budaya basa-basi dan eufimisme, maka “pemerintahan kembar” itu berusaha ditutupi. Tidak pernah dipersoalkan secara serius.
Paling banter dijadikan bahan guyonan, disamakan dengan kisah dongeng, ceritera sinderela politik di kafe-kafe hotel atau mal-mal berbintang. Mengesalkan eh menjengkelkan. ■SS
