SwaraSenayan.com – Netizen kembali tercengang melihat tanda-tanda rejim yang berkuasa saat ini mulai kalap dengan mengontrol media sosial.
Pasalnya, foto-foto pertemuan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais dengan pentolan Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Mekah tiba-tiba menghilang.
Melalui akun Instagramnya, @amienraisofficial, Senin, 4 Juni 2018, postingan yang hilang itu dihapus oleh Instagram dan kemudian bertuliskan “Your Post Has Been Removed.”
“Jika kabar itu benar, maka tindakan ini menjadi bukti kebebasan berekspresi telah tercederai,” demikian Gde Siriana, Direktur Eksekutif LOGOSS (Local Governance Strategic Studies) komentarnya kepada SwaraSenayan, Selasa (5/6/2018).
Lanjut Siriana, tindakan ini jelas mencederai demokrasi. Seperti hal nya kasus FB dalam pemilu AS, maka IG sudah menjadi simpatisan bagi kelompok kekuasaan yang menjadi lawan politik PS, RHS dan AR.
“Tidak bisa lagi dibantah bahwa kelompok pemodal dan media massa besar selalu berupaya mengatur demokrasi Indonesia, yang tentunya bekerja melalui akses-akses kekuasaan,” terangnya.
Proyek pluralisme, developmentalisme dan civil society selalu diproduksi oleh jaringan kelompok yang memiliki akses kekuasaan dan para pemilik modal dan media massa. Karenanya, menurut Siriana, merekalah yang menentukan wacana dan teks.
“Wacana bekerja dalam wilayah ketidaksadaran masyarakat, yang diproduksi untuk menjadi paradigma masyarakat,” urainya lebih lanjut.
Menurutnya, teks bekerja secara efisien untuk menyebarkan wacana. Teks mengemas realitas yang seringkali lepas dari konteksnya dan secara dahsyat memberikan proposisi terhadap kelompok yang mana yang berkepentingan.
Pengetahuan selalu diproduksi oleh kekuasaan dan setiap kekuasan selalu menghasilkan kebenaran sendiri. Dengan demikian kekuasaan cenderung melahirkan rezim kebenaran tertentu melalui wacana dan institusi kekuasaan . Masyarakat tidak lagi dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik atau kekerasan tetapi akan selalu dikontrol, diatur dan disiplinkan lewat wacana.
Kekuasaan akan menghasilkan wacana dominan yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu obyek harus dibaca dan difahami. Masyarakat tidak lagi memiliki kesempatan untuk berfikir tentang wacana yang lain, tetapi dipaksa mengkonsumsi wacana dominan. Dengan demikian wacana yang lainya misalnya mengenai ketidakadilan ekonomi dan penguasaan segelintir orang atas ekonomi nasional yang dianggap mengganggu status quoa menjadi terpinggirkan.
“Wacana dominan menjadi legitimasi bagi fihak-fihak yang berkepentingan dalam kekuasaan untuk mengukuhkan eksistensinya,” jelasnya.
Siriana mengetengahkan wacana pluralisme atau kebhinekaan, akan menjadi paradigma di mana tujuannya adalah siapa yang mengklaim paling pluralis pasti akan berkuasa. Juga dalam hal wacana ekonomi infrastruktur, tujuannya adalah siapa yang paling getol membangun infrastruktur itu lah pemerintahan yang berhasil.
“Wacana lain tentang beban hutang, ketimpangan kesejahteraan dan penguasaan asing atas ekonomi nasional tidak diberikan ruang dalam kognitif masyarakat meski itu sangat fundamental dan sisi buruk dalam realitas sesungguhnya,” pungkasnya. *SS
