SWARA DAERAH 

Minim Kinerja, Anggaran THR dan Gaji 13 Pemkab Bekasi Lebih Tinggi Daripada Kegiatan Pembangunan

mtq 1596 Views
Ayo Berbagi!

SwaraSenayan.com – Hingga Juni, APBD Kabupaten Bekasi yang mencapai 5.7 Triliun dinilai oleh Adri Zulpianto, SH Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) telah salah kelola. Pasalnya tunjangan dan Gaji para pejabat dalam APBD dianggarkan lebih tinggi dibandingkan program kerjanya, terutama untuk THR dan Gaji 13.

“Diketahui, anggaran gaji para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi menelan anggaran sebesar Rp 49.768.185.400 sedangkan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi sebesar Rp. 735 Miliar yang dialokasikan dari APBD,” jelas Adri Zulpianto dalam keterangan tertulisnya kepada SwaraSenayan, Rabu (6/6/2018).

Adri Adri Zulpianto merinci besarnya tunjangan untuk setiap pejabat, seperti Eselon IV besaran yang akan diterima TPP-nya Untuk THR dan Gaji 13 sebesar Rp. 14 – 17 juta. Eselon IIIB sebesar Rp. 18 – 20 juta. Eselon IIIA sebesar Rp. 23 – 25 juta. Eselon II sekitar Rp. 40 juta serta staf pelaksana sekitar Rp. 5 jutaan.

Baca juga : https://www.swarasenayan.com/73-tahun-medeka-tapi-manajemen-pemerintahan-masih-amatiran/

Sementara, anggaran yang direncakan untuk biaya penanggulangan banjir yang cuma mencapai Rp. 200 Miliar dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti pedestarian, jalur hijau, dan pembangunan jalan Rp.200 miliar.

“Artinya, pembangunan infrastruktur yang dimanfaatkan oleh masyarakat banyak hanya sebesar Rp. 400 Miliar, beda jauh dengan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 735 Miliar,” imbuh Adri Zulpianto.

Pelaksanaan program APBD di lingkungan Kabupaten Bekasi dianggap sangat minim dan sangat lambat, tercatat dari 90 paket program, baru 6 yang selesai dilelang. Berbeda dengan soal gaji yang direspon dengan cepat dan menghabiskan anggaran yang lebih besar.

“Maka, kami menilai bahwa seharusnya Gaji 13 dan THR yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi dibatalkan, dan dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. *AND

Ayo Berbagi!