Lieus: Abaikan Kontrak Politik, Ahok Tikam Jokowi dari Belakang

Ayo Berbagi!
Lieus Sungkharisma, Tokoh Masyarakat Tionghoa Jakarta
Lieus Sungkharisma, Tokoh Masyarakat Tionghoa Jakarta

SwaraSENAYAN.com. Maraknya penggusuran rakyat miskin yang dilakukan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak beberapa bulan terakhir, ternyata membuat sejumlah pihak mempertanyakan komitmen presiden Jokowi terhadap nasib rakyat kecil di Jakarta seperti yang dituangkannya dalam kontrak politik ketika mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu.

Salah satu tokoh yang memperyanyakan komitmen Jokowi itu adalah Tokoh Masyarakat Tionghoa Jakarta, Lieus Sungkharisma.

Menurut Lieus, ia dulu ikut menkampanyekan dan mendukung Jokowi menjadi gubernur Jakarta karena kesederhanaan, kedekatan dan pembelaan Jokowi kepada rakyat kecil.

“Saya adalah salah seorang yang dulu gencar mengampanyekan agar masyarakat Jakarta memilih pasangan Jokowi-Ahok karena sikap dan kesederhanaan Jokowi itu,” demikian Lieus kepada SwaraSENAYAN (14/4/2016). .

Tapi sekarang, tambah Lieus, keadaan berbalik 180 derajat. “Ahok yang meneruskan jabatan Jokowi sebagai gubernur Jakarta setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, justru bersikap sebaliknya.

“Bahkan kontrak politik yang ditandatangani Jokowi dengan warga Jakarta, tak ada artinya di mata Ahok. Gubernur Jakarta pengganti Jokowi ini benar-benar tak menganggap penting kontrak politik Jokowi itu. Ini sama artinya Ahok sengaja menjatuhkan kredibilitas Jokowi. Ia secara terang-terangan menikam Jokowi dari belakang,” ujar Lieus.

Lieus mencontohkan, salah satu janji Jokowi yang tertuang dalam kontrak politik itu adalah janji Jokowi dengan masyarakat Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kontrak politik yang dilaksanakan pada hari sabtu, 15 September 2012 itu, antara lain terdapat kesepakatan bahwa warga masyarakat akan dilibatkan dalam penyusunan RTRW, warga kampung yang sudah tinggal di satu lokasi  selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, akan diakui haknya dalam bentuk pemberian sertifikat hak milik, pemukiman kumuh tidak akan digusur tapi ditata ulang, dan penataan serta perlindungan bagi pekerja di sektor ekonomi informal.

“Tapi semua yang dijanjikan Jokowi itu saat ini justru diabaikan oleh Ahok. Rakyat bukan saja tidak diajak berunding dalam rencana penataan RTRW, bahkan Ahok dengan semena-mena menggusur rakyat tanpa pernah diajak berdialog. Ini jelas sangat menyakitkan hati. Apalagi, dalam setiap aksinya, Ahok melibatkan ribuan tentara dan polisi,” ujar Lieus.

Atas semua tindakan arogan Ahok itu, Lieus berpendapat Ahok bukan saja tak menghormati kontrak politik yang dibuat Jokowi, tapi dia benar-benar telah merusak kredibilitas dan kedekatan pak Jokowi dengan rakyat. “Ahok ternyata lebih tunduk pada kehendak para konglomerat ketimbang pada pak Jokowi,” katanya.

Kini, kata Lieus, warga Jakarta benar-benar sudah merasa muak dan marah dengan prilaku Ahok. Karena itu, katanya lagi, ia meminta agar Presiden Jokowi yang telah menjadikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, harus bertanggungjawab dan turun tangan langsung terhadap persoalan yang kini terjadi di Jakarta.

“Pak Jokowi tak bisa lepas tangan. Dia dulu dipilih warga Jakarta menjadi gubernur salah satunya karena bersedia membuat kontrak politik itu. Dia tak bisa membiarkan Ahok yang sekarang menggantikannya. berbuat seenaknya hanya karena alasan penataan ruang dan pembangunan,” kata Lieus.

Sebagai presiden, kata Lieus lagi, pak Jokowi harus menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan yang terjadi di Jakarta saat ini. “Sebab, kalau arogansi Ahok ini terus dibiarkan, bukan mustahil penistaan rakyat  yang dilakukan Ahok terhadap warga miskin Jakarta, akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kita tentu tidak menginginkan hal itu,” ujar Lieus. ■mtq

 

Ayo Berbagi!