Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Nilai Mafia Projek Kembali Menjamur di DKI

Ayo Berbagi!

SwaraSenayan.com – Evaluasi menjelang satu tahun Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI disampaikan oleh Koordinator Kaukus Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Arifin Nur Cahyono yang menilai hingga kini belum terlihat jelas konsep perubahan yang diusung Anies-Sandy. kepemimpinan saat ini belum tampak konsep perubahan yang membedakannya dengan konsep yang diusung oleh Gubernur sebelumnya, Jokowi, Ahok dan Djarot.

“Anies dan Sandy terlihat seperti masih sedang berbulan madu. Anies dan Sandy juga tampak masih belum ‘exit’ dari psikologi masa-masa berkampanye yang menggunakan kekuatan kata-kata indah,” kata Arifin Nur Cahyono dalam keterangan tertulisnya kepada SwaraSenayan (4/6/2018) .

Ada kecenderungan Anies dan Sandy terlihat seperti sedang kebingungan dan tak memahami cara mengatasi sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat di DKI.

Penghentian projek reklamasi, demikian juga menghentikan beroperasinya Alexis, sebetulnya bukan murni kebijakan yang datang dan diusung oleh Anies dan Sandy. tapi keberhasilan perjuangan umat Islam dan rakyat di DKI, melalui rentetan berbagai bentuk perjuangan, hingga berpuncak pada aksi 411 dan 212.

“Di luar dari soal reklamasi dan Alexis, hingga kini publik belum menangkap jelas tanda-tanda perubahan di DKI, khususnya perombakan terhadap sistem yang tidak transparan dalam tata kelola pemerintahan di DKI. Sebagai contoh tak tampak konsep tentang transparansi dalam pengadaan barang-jasa di era Anies dan Sandy,” tambah Arifin.

Perhatian publik selama ini di DKI adalah mafia projek. Namun, hingga kini tak jelas konsep pemberantasan mafia projek di DKI yang diusung oleh Anies dan Sandy.

“Sebagai salah satu contohnya adalah dibentuk kembalinya Pokja Tertentu Balai Kota di DKI. Padahal salah satu sumber pembiakan tumbuhnya mafia projek di DKI adalah melalui Pokja Tertente tersebut,” terang Arifin.

Di zaman Ahok memimpin Jakarta, Pokja Tertentu tersebut sudah diketahui bermasalah. Misalnya dalam kurun waktu 2017, projek Rehab Berat 118 sekolah di DKI oleh Pokja Tertentu Balaikota, belakangannya diketahui bermasalah dan sekarang lagi diperiksa di KPK.

“Kita menanti dentuman kebijakan dari Anies dan Sandy untuk mengubah DKI, khususnya dentuman kebijakan dalam memberantas mafia projek di DKI,” pungkas Arifin Nur Cahyono. *SS

Ayo Berbagi!