Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)
SwaraSenayan.com. Kebijakan ekonomi politik USA di bawah Pemerintahan Donald Trump dipastikan mengarah kepada proteksionisme, menghentikan perdagangan bebas, sebagai mana yang sebelumnya dilakukan Inggris dengan keluar dari zona perdagangan bebas Uni Eropa atau British Exit (Brexit).
Dua kekuatan utama yang mengusung free trade sudah pergi meninggalkan gagasan kuno tersebut. Demikian halnya dengan China yang sejak awal sebenarnya memberlakukan kebijakan kontrol ketat terhadap perdagangan dan sistem keuangannya serta melakukan manipulasi nilai mata uang mereka melalui intervensi negara.
Pada ketiga negara sebagai kekuatan utama dalam globalisasi dan perdagangan dunia tersebut telah kembali kepada gagasan memperkuat peran negara, kontrol negara, dan kekuatan negara dalam mengendalikan ekonomi dan juga sosial politik dalam menghadapi turbulensi ekonomi global yang sangat ganas dan mencekam.
Apa akibatnya bagi Indonesia? Di bawah pemerintahan Jokowi Indonesia semakin mengukuhkan sistem perdagangan bebas atau free trade akan kehilangan posisi dihadapan Amerika Serikat, Inggris maupun china, baik dalam sistem perdagangan, keuangan maupun dalam hal kontrol negara terhadap situasi ekonomi, dan sosial politik.
Sementara perkembangan situasi global dalam bentuk arus balik perdagangan bebas dan neoliberalism menuju proteksionisme dan nasionalisme ini, akan berdampak langsung dan tidak langsung ke Indonesia. Dikarenakan pemerintahan Jokowi diisi oleh gagasan pandangan kolot yang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan situasi.
Adapun dampak langsung adalah kebijakan Trump yang akan melakukan proteksi ekonomi kepada China dengan tarif tinggi akan berakibat buruk pada Indonesia, karena Indonesia menggunakan jalur china untuk pasar USA. Tergerusnya pasar china di USA akan menggerus pasar Indonesia di China dan juga di USA.
Dampak langsung lainnya adalah gagasan trump untuk menarik perusahaan perusahaan industri AS di luar As akan berdampak significant terhadap berkurangnya investasi USA di Indonesia. Kebijakan trump juga pasti berisikan berbagai insentif kepada perusahaan yang kembali ke USA, seperti pajak rendah, sehingga akan memicu capital Outflow dari Indonesia.
Arah kebijakan trump yang semakin memperkuat peran negara dalam ekonomi akan berdampak langsung yakni mengakibatkan disconecting antara institusi ekonomi Indonesia yang berdiri diatas landasan neoliberal dan peran sektor swasta. Disconecting semacam ini telah kita alami dengan China dimana perusahaan perusahaan negara tersebut tidak bisa connect dengan struktur capital Indonesia.
Indonesia akan semakin sulit mencari sekutu dalam perdagangan terutama karena negara negara pengendali utama perdagangan yakni Inggris, USA, China, memiliki strategi yang bersimpangan dengan Indonesia.
Dampak tidak langsung adalah kebijakan Indonesia yang mengekor pada kepentingan China akan membuat ekonomi Indonesia terkena imbas atas penerapan sistem proteksi USA terhadap China.
Kebijakan Jokowi mestinya mengikuti langkah Trump, kembali kepada nasionalisme Indonesia, kembali pada pembangunan, industri dalam negeri dan kembali pada sistem perlindungan ekonomi dalam negeri terhadap barang barang impor.
Pemerintah Jokowi harus mengevaluasi Free Trade Area ASEAN dan keluar dari zona itu sebagaimana yang dilakukan Inggris dengan Brexit. Berarti pula Indonesia harus mengakhiri kesepakatan perdagangan bebas dengan China, Jepang dan Korea yang dibangun dalam kerangka ASEAN free trade agrrement (FTA).
Indonesia harus kembali kepada gagasan Indonesia great again, buy Indonesian product sebagaimana yang dilakukan oleh Trump dengan cara bagun industri nasional, gunakan produk nasional untuk infrastruktur, fokus pada penyediaan lapangan kerja untuk rakyat sendiri.
Indonesia juga harus mengikuti jalan China dalam kebijakan keuangan dengan memberlakukan kebijakan kontrol keuangan, mengakhiri sistem devisa bebas, pengetatan kembali investasi dalam sektor keuangan serta memperkuat kontrol negara.
Kesimpulan nya tugas Jokowi adalah menjalankan modifikasi ketiga sistem yakni China dalam keuangan, USA dalam industri dan lapangan kerja, serta strategi Inggris dalam perdagangan.
Tugas Jokowi memang lebih berat, tapi tidak ada jalan lain, ikut dalam perubahan, memperkuat peran negara sesuai konstitusi atau bertahan dengan ide ide usang sebagaimana yang dilakukan dan dikembangkan oleh kabinet Pemerintahan Jokowi dalam dua tahun terakhir. *SS
