Jelang Reshuffle Jokowi Diminta Melakukan Ijtihad Politik “Merapat ke Mega”

SwaraSENAYAN.com. Jelang agenda reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo diminta menjaga etika politik serta tunduk pada tradisi politik di tubuh PDIP. Suka ataupun tidak suka Jokowi adalah kader PDIP yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Megawati sampai mengenal dunia luar dan melek politik hingga menjadi presiden seperti saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pemuda Penegak Konstitusi Indonesia (PPKI) Syamsul Rizal kepada SwaraSENAYAN (13/4/2016).

Terkait dengan desas-desus agenda reshuffle kabinet, Syamsul menyarankan Jokowi agar sebelum mengumumkannya hendaknya berkonsultasi dulu dengan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Meski persoalan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden, secara etika, Jokowi wajib meminta pendapat dan mengikuti petunjuk Megawati.

“Apalagi Ibu Megawati bukan hanya ketum partai tapi juga Mantan Wapres dan Presiden yang paham soal penempatan orang di jabatan politik kenegaraan,” ujar Syamsul yang juga sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis DPP KNPI.

Selain itu, Syamsul juga mengingatkan Jokowi agar tidak terjebak dengan permainan politik jelang Pilkada DKI 2017 nanti. Ada sinyalemen yang berkembang di masyarakat, bahwa Jokowi terkesan melindungi dan mendukung Ahok. Situasi ini harus dinetralisir, sebab dukungan politik semacam ini akan mengganggu pengusutan kasus hukum.

Dalam situasi dan perkembangan politik nasional saat ini, menurut Syamsul, Ahok patut diduga kuat terlibat dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tentunya akan berdampak serius secara politik, juga akan berdampak terhadap kredibilitas PDIP sebagai parpol yang mengusung tema perjuangan anti korupsi sejak reformasi digulirkan.

“Jika tidak segera dinetralisir, maka selanjutnya akan berdampak terhadap terjadinya distorsi politik dan penegakan hukum secara nasional. Serta hilang kepercayaan publik terhadap Jokowi yang sudah terbentuk persepsi masyarakat bahwa Jokowi itu bersih,” tegas Syamsul putra Tidore yang dikenal lugas dan tegas.

Konyolnya, kata Syamsul lagi, Ahok dan tim nya dalam beberapa wawancara media, mengatakan bahwa Ahok itu kebal hukum karena diamankan oleh Presiden. Lebih  parahnya lagi Ahok mengancam Jokowi, jika Jokowi tidak backup Ahok, maka kata Ahok akan saling buka-bukaan.

“Saya tidak tahu maksudnya Ahok mau buka-bukaan itu soal apa, dan ada masalah apa Jokowi dengan Ahok saat menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI,” kata Syamsul dengan penuh tanda tanya.

Syamsul juga mengingatkan Jokowi agar perbanyak ijtihad politik dan mengabaikan lingkaran dekatnya yang tidak memiliki kekuatan politik bahkan cenderung nyandung nyerimpeti dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat.

“Pak Jokowi harus segera merapat ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyusun kembali kekuatan politik yang selama ini ada upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan keduanya. Maksimalkan konsolidasi dengan kekuatan politik untuk menguatkan stabilitas pemerintahan, karena tahun 2016 ini adalah tahun rawan politik,” pungkasnya. ■mtq