INTRIK POLITIK “JURUS MABUK”

Oleh: Hanif Kristianto (Analis Politik dan Media)

SwaraSenayan.com. Dekade liberalisasi politik pada rezim ini mencapai titik kulminasi. Rakyat yang awalnya pasrah kepada penguasa. Kini bangkit membicarakannya dimana pun berada. Begitu pula kebebasan bermedia yang tanpa batas dan tata krama, menjadikan masyarakat tak mampu menyaring beragam berita. Fakta yang tersedia sering menceritakan citra. Sangat sedikit berujar pada kebenaran dan pendidikan pencerdasan.

Nggak ada loe, nggak rame. Itulah gambaran gegap gempita politik Indonesia dalam serial pilihan langsung. Gaduh di awal hingga akhirnya. Bahkan sampai meja hijau pun dilakoninya. Rakyat sebagai pemilih pun dibuat melongo dengan gaya pencari kursi kuasa. Usaha yang besar untuk menunjukan keadilan dalam pilkada mustahil terwujud. Harus diakui segala bentuk politik dalam demokrasi liberal tidak mengenal ‘kejujuran’. Jujur berarti ‘ajur’.

Pada akhirnya, politik tingkat ‘dewa’ yang dimainkan. Masyarakat tak begitu tahu dan menyadari pola-pola pergerakannya. Mengingat politik tingkat dewa sudah high class dan pemainnya kawakan. Jabatan dan muka sudah siap menjadi taruhannya. Gambaran itu pula tercermin dalam beberapa pilkada yang sudah pernah terjadi dan yang akan terjadi.

Jurus Mabuk

Seperti contoh pada Pilkada Jawa Timur. Perang tanding Kofifah Indarparawansa versus Soekarwo. Pada ronde pertama kegaduhan sudah dimunculkan kedua pasangan. Sampai muncul istilah tenar ‘GUSTI ALLAH MBOTEN SARE’. Ungkapan yang menyiratkan pesan bahwa siapa yang menabur kejelekan, Allah tahu dan akan membalasnya. Ketangguhan Pakde dan Gus Ipul pun dicoba kembali. Ronde kedua kalinya Kofifah maju kembali. Harapan bisa mengalahkan akhirnya pupus setelah sidang sengketa pilkada di MK memutuskan pemenangnya adalah Pakde dan Gus Ipul.

Secara rasional kemenangan suatu pasangan calon tidak pernah bisa terprediksi. Maka asumsi yang mudah jika yang unggul adalah incumbent berarti ada proses ketidaktulusan dan kecurangan. Meski hipotesa itu tidak semuanya terjadi. Dalam persepsi publik yang dipengaruhi oleh tim sukses dijelaskan, jika kinerja incumbent dalam periode awalnya bagus maka masyarakat akan memilih. Inilah yang sering dijadikan jualan dan branding untuk pemenangan.

Hal yang lebih sulit adalah memahami anatomi dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Di awal Ahok ingin maju independen, namun akhirnya maju melalui PDI-P dalam keputusan akhir menjelang pendaftaran. Publik pun dibuat heran dengan manuver Ahok. Tanda tanya pun banyak tertuju pada PDI-P? Lebih-lebih Ahok yang tidak kader bisa menjadi cagub? Publik akhirnya menerka bahwa ada deal-deal politik tingkat tinggi yang menjadi rahasia partai dan paslonnya.

Iklim panas Jakarta pun tersulut dengan tingkah pola paslon pilgub. Ada yang tersangkut dalam kasus penistaan agama. Sidang demi sidang sudah dilakoninya. Hingga pasca sidang selalu ada cerita baru darinya. Saling lapor ke Polisi tak terelakkan. Survey demi survey terus diperbaharui untuk menentukan tingkat elektabilitas dan pengaruh paslon. Salah tingkah dari paslon bisa menjadikannya salah langkah.

Pilgub Jakarta tidak hanya tiga kotestan yang berlaga. Ada tangan-tangan politik tingkat dewa yang membantunya. Mengingat Jakarta barometer politik Indonesia. Pemerintah meski mencoba independen tampaknya tak bisa. Hal ini dikarenakan penguasa yang duduk di kursinya diusung oleh partai politik yang ada. Terkadang kepentingan politik partai lebih dominan dibandingkan kepentingan negara. Untuk membaca sikap demikian memang bias dan sulit.

Politik tingkat dewa ini akan menggandengkan ilmu alam, intelektual, politik, dan rekayasa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Kalangan intelektual pun dilibatkan untuk membentuk opini umum dalam komunikasi politik. Jurus yang dikeluarkan pada injury time adalah jurus dewa mabok. Geger di masyarakat pun tak terelakan. Jakarta tetap menjanjikan kuasa. Tunggu tanggal mainnya siapa yang akan mewujudkannya?

Dilirik

Mayoritas umat Islam di negeri ini masih belum memahami betul politik Islam. Umat masih menginginkan bahwa yang diangkat menjadi pemimpin adalah muslim. Hal ini memang juga sudah disebutkan dalam banyak hadits dan ayat al-Quran. Nah, saatnya umat juga mulai berfikir untuk mampu mewujudkan politik Islam menjadi suatu sistem. Sehingga tidak setengah berisi setangah kosong. Karena ini yang biasanya dijadikan dalih kaum yang membenci umat Islam dengan istilah ‘Politisasi Agama’.

Politik Islam bukanlah politik tingkat dewa. Lebih dari itu ini politik tingkat langit. Siapapun yang akan menduduki jabatan dan kekuasaan dia akan berfikir ribuan kali. Hal ini dikarenakan kekuasaan dan kepemimpinan adalah pertanggungjawaban di hadapan manusia dan Allah SWT. Mungkin penguasa sekarang bisa selamat dari manusia dengan sebutan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau lainnya, tapi harus diingat di hadapan Allah itu semua akan ditanyakan ulang.

Sesungguhnya politik Islam bermakna mengurusi urusan umat baik dalam negeri maupun luar negeri. Syariah Islam diterapkan dalam kehidupan. Struktur kenegaraannya jelas dan dipimpin khalifah yang amanah. Inilah alasan Khulafaur Rasyidin tatkala diserahi pucuk kekhalifahan dengan mengucapkan kalimat istirja’, Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Bandingkan dengan penguasa hari ini yang merayakannya dengan pesta pora dan bagi-bagi jabatan kepada pendukungnya. Jadilah yang terjadi itu terjadi. Kehinaan demi kehinaan, korupsi demi korupsi, dan ketidakmampuan terpampang di depan mata. Bahkan mereka dengan terang-terang sudah tidak bersama rakyat yang memilihnya. Akankah sistem demokrasi itu layak dipertahankan dalam kehidupan umat Islam? Tentu tidak, kawan!

Bagi pasangan calon di semua pilkada dan yang sudah bersiap diri ingin menjadi penguasa. Renungkanlah bahwa tugasmu mengemban amanah. Di pundakmu ada dua malaikat yang siap mencatat dan melaporkan kepada Tuhannya. Sebelum semua terlambat maka sadarilah untuk mengambil sistem dari Allah SWT. *SS