Inas Nasrullah Zubir
IMG-20160311-WA0095
Inas Nasrullah Zubair, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Hanura

SwaraSENAYAN.com. Ironi besar bagi bangsa Indonesia ketika kekayaan sumber daya alam yang besar yang dimiliki ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Ironi kini semakin besar ketika penentuan pengelolaan blok abadi Masela pun tidak berujung. Kementerian ESDM merencanakan pengelolaan secara ofshore (laut) dan Kemenko Kemaritiman menginginkan secara onshore (darat).

Lepas dari perdebatan laut dan darat, aspek sosial ternyata tak kalah penting sebagai bahan pertimbangan keputusan. Seluruh kilang yang sudah dibangun di Indonesia umumnya memberikan efek persoalan sosial.

“Seluruh kilang seperti Arun, Bontang dan Tangguh itu tidak banyak memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Yang mendapatkan perolehan benefit ini justru pemodal atau kapitalis,” ujar Inas Nasrullah Zubair Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Hanura kepada SwaraSENAYAN.

Inas menambahkan, kilang LNG Tangguh menjadi eksklusif setelah berbagai persoalan sosial dengan masyarakat setempat pada saat pembangunannya. Sekarang untuk mencapai kilang LNG tangguh hanya bisa dari udara dan laut, dan tidak ada interaksi dengan masyarakat sekitarnya.

Lebih lanjut, Inas menguraikan bahwa selama republik ini berdiri dan dibangunnya kilang baik minyak maupun gas, tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, melainkan mudharatnya. Mulai dari pembebasan lahan hingga operasional kilang, sehingga masyarakat setempat dirugikan bahkan dampak utama kehadiran orang asing di sekitar kilang pasti membawa budaya negatif yang bisa merusak budaya lokal bahkan sampai menggerus nilai-nilai agama, misalnya alkohol dan pelacuran yang sulit dihindari.

“Jangan sepelekan masalah pelacuran. Ini persoalan serius terhadap pelecehan wanita Indonesia,” tegas Inas wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten III.

Selanjutnya, Inas menjelaskan bahwa untuk mendukung dan memperkuat visi kemaritim pemerintahan Jokowi sebagai Poros Maritim Dunia, maka selain mempertimbangkan aspek sosial, ketersediaan cadangan migas Indonesia menurut SKK Migas mayoritas berada di laut.

“Jadi, jangan mikir pembangunan kilang di darat deh. Yang terpenting, bagaimana kebermanfaatan pembangunan kilang tersebut sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tegas Inas yang juga sebagai Anggota Dewan Penasehat Gema Hanura.

Persoalan sosial menurut Inas sangat penting dijadikan pertimbangan setelah aspek teknis dengan segala macam pertimbangan ekonomis sudah diketengahkan, karena isu sosial sering dimunculkan untuk memobilisasi masyarakat setempat dengan iming-iming yang tidak realistis.

Di Balongan Indramayu contohnya, Inas mengetengahkan salah satu multiplier effect yang diharapkan adalah kilang Pertamina, disana ada Akademi Migas swasta yang berharap bisa mendapat pembinaan dari Pertamina Balongan dan kemudian alumninya bisa berkarya di Kilang Balongan. Tapi dalam kenyataannya sangat pahit. ■mtq