SwaraSENAYAN.com, Keluarnya Surat Keterangan (SK) Menkum HAM soal kepengurusan Golkar hasil Munas Bali, merupakan angin segar bagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical yang nampaknya bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang sesungguhnya hingga 2019 mendatang.
“Kini dukungan dari kader Partai Golkar untuk tidak dilakukannya Musnaslub terus mencuat. Usulan itu menyebutkan, Munaslub hanya cukup menetapkan kepengurusan yang sudah ada saja dan tak perlu menentukan Ketua Umum Golkar baru,” kata Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae kepada wartawan, Rabu (27/4/2016).
Ridwan berpendapat, munaslub Golkar sudah tak perlu lagi diselenggarakan pasca keluarnya SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyoal surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Bali periode 2014-2019.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan, bahwa digelarnya munaslub adalah sebagai pemersatu kubu Bali dan kubu Ancol yang selama ini berkonflik. Berangkat darikeputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, dari kubu Bali yang mengakomodasi kubu Ancol, maka lahirlah kepengurusan rekonsilisasi.
Ada pun kekhawatiran Ridwan jika munaslub digelar, maka perpecahan yang menghasilkan kelompok baru, bisa saja terjadi kembali. Seperti yang terjadi pada Surya Paloh dan Agung Laksono.
“Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada 8 calon, ada 8 kelompok. Setiap Munas Golkar ada dampak seperti kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem). Agung melahirkan munas baru. Kalau tidak cocok lagi, 8 kelompok ini akan membuat munas lagi,” imbuhnya.
Ridwan juga menilai, kinerja Aburizal Bakrie terhadap partai bergambar pohon beringin itu selama ini berjalan dengan baik. Karena itu Ia mengusulkan agar bekas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI itu tetap menduduki posisinya sebagai ketua umum.■mrf
