Hanura Sepenuh Hati Dukung Jokowi Tanpa Sodorkan Cawapres

SwaraSenayan.com. Beredarnya kabar bahwa Prabowo sudah dipinang melalui Luhut Binsar Panjaitan sebagai cawapres nya Jokowi, Politisi Partai Hanura Djafar Badjeber, M.Si memandang itu sebagai sebuah lobi politik biasa, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Kalau dia (Prabowo) gak mau tak masalah. Tawaran itu sesungguhnya sebagai sebuah kehormatan dan sekaligus untuk mengurangi ketegangan dan menggunakan energi bangsa untuk bersama-sama menguatkan soliditas nasional agar bangsa ini tidak terancam perpecahan,” tegas Djafar yang juga sebagai mantan anggota MPR RI periode 1987-1992.

Partai Hanura yang dikenal sebagai pendukung pemerintahan Jokowi memang tidak terlalu meributkan dengan menyodorkan cawapres nya. Berbeda dengan PKB, PPP dan Golkar yang gencar mendorong ketua umum nya untuk mendampingi Jokowi.

“Hanura tidak mau mendesak Jokowi seperti partai lain yang sudah menyodorkan nama-nama cawapres nya. Memang benar Ketum Hanura Oesman Sapta pernah melontarkan nama Wiranto, itupun kalau Jokowi mau,” ujar Djafar yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif DPP Partai Hanura ketika dihubungi SwaraSenayan (20/4/2018).

Sebagaimana hak yang melekat pada presiden yaitu hak prerogatif, Hanura menurut Djafar akan mengawali kerja politik untuk periode kedua ini dengan memberikan sepenuhnya Jokowi untuk memilih cawapres nya sendiri.

“Berikan kepercayaan kepada Jokowi untuk memilih orang yang tepat. Ketepatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek, terutama tingkat elektabilitasnya,” kata Djafar yang juga sebagai juru kampanye nasional tim pemenangan Jokowi – JK pada Pilpres 2014 lalu.

Ditengah negosiasi politik yang masih alot ketika partai politik pendusung Jokowi berebut pengaruh sebagai cawapres, Djafar mengaku memiliki sejumlah nama diluar partai politik.

“Sosok seperti Mahfud MD, Sri Mulyani dan Moeldoko juga layak diajukan sebagai cawapres Jokowi,” kata Djafar.

Bukan tanpa alasan Djafar menyebut tokoh tersebut, karena dengan latar belakang yang beragam dan memiliki kompetensi teknis yang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti.

“Saya rasa itu lebih adil jika Jokowi mengambil cawapres nya bukan sebagai ketua umum partai. Partai politik dibutuhkan untuk membangun koalisi agar mampu menggunakan dan mengalokasikan kekuatan sosial politik secara tepat dalam proses pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia,” pungkasnya. *mtq