DPRD Tuban sedang Bahas Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga

SwaraSenayan.com. Tuban, Untuk melakukan penurunan angka stunting, Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) bersama H. Abidin Fikri, SH., MH. selaku Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PDIP mengadakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu dalam Rangka Penguatan Peran Serta Mitra Kerja dan Stakeholder dalam Implementasi Kegiatan Prioritas Pembangunan Keluarga.

Sebagai langkah kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Tuban bersama DPRD Tuban sekarang sedang membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.

“Ide ini muncul dari kegiatan seperti sosialisasi pencegahan stunting hari ini,” ujar Mohamad Abu Cholifah, ST. selaku Anggota Komisi 2, DPRD Kabupaten Tuban dalam sambutan sekaligus paparannya di Gedung Pertemuan KSPKP Tuban, Jawa Timur, Kamis (17/11/2022).

Abu menjelaskan, latar belakang pembahasan Perda tersebut didorong oleh usulan pembicara dari BKKBN Pusat saat acara sosialisasi sebelumnya yang menyampaikan agar  anggota DPRD mengusulkan adanya peraturan daerah tentang Pembangunan Keluarga.

“Alhamdulilah dari inisiatif usulan DPRD Kab. Tuban, akhirnya di Tuban hari ini sedang dibahas Raperda tentang Pembangunan Keluarga,” ungkap Abu.

Diuraikan lebih lanjut oleh Abu, dalam Raperda ini banyak pasal yang mengatur termasuk bagaimana pencegahan stunting dari mulai pikiran. Sebelum orang menikah diatur dalam Perda bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimtek (bimbingan teknis) terkait hal-hal dalam mengelola sebuah keluarga.

“Dari bimbingan teknis ini, diharapkan setiap keluarga paham, sehingga pencegahan stunting dimulai dari pikiran maksudnya sebelum menikah belum merasakan punya anak, namun sudah diberi gambaran apakah stunting itu dan bagaimana pencegahan stunting dan penyakit-penyakit lainnya,” urainya.

Karena itu, menurut Abu, setiap keluarga dapat berencana dengan baik, jika melahirkan anak pertama dan ingin mempunyai anak berikutnya harus ada selang beberapa tahun. Kemudian bagaimana membina keluarga agar bahagia dan anak yang lahir harus benar-benar diperhatikan gizinya,” tambahnya.

Dari Perda ini, diharapkan nantinya Pemerintah mampu membiayai kegiatan-kegiatan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan keluarga yang bekerjasama dengan BKKBN Provinsi, Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB di Kabupaten Tuban.

“Kedepannya, tidak hanya acara sosialisasi seperti yang Pak Abidin Fikri lakukan hari ini, namun dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memberikan banyak bantuan untuk Kabupaten Tuban terutama dalam persoalan Kesehatan masyarakat,” harap Abu.

Abu kembali menjelaskan bahwa angka presentase stunting di Kabupaten Tuban masih lumayan tinggi. Jika suatu daerah banyak yang terkena stunting, biasanya SDM nya juga rendah untuk 10 atau 20 tahun kedepan. Ini sungguh disayangkan karena Tuban lebih tinggi pendapatannya dibandingkan daerah lain maka pencari kerja dari luar ke Tuban semakin berdatangan.

Oleh karena itu, Abu mengingatkan jangan sampai dari banyaknya warga dari luar daerah Tuban justru mengurangi hak-hak masyarakat Tuban itu sendiri. Maka perlu diantisipasi bahwa sosialisasi seperti ini penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa potensi pendapatan daerah Tuban lumayan tinggi dibanding daerah lainnya bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh warga Tuban.

“Kami berharap sosialisasi ini benar-benar dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu tentang pembangunan kesejahteraan keluarga. Saya yakin akan menjadi pengetahuan baru sehingga pesan Pak Abidin Fikri bagi masyarakat yang diundang tidak hanya diceritakan kepada keluarganya sendiri, banyak ilmu dan pengetahuan yang di dapat dari forum majelis ini perlu disebarluaskan ke masyarakat sekitarnya,” imbuh Abu.

Narasumber selanjutnya, Uni Hidayati, ST., MM selaku Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Prov. Jawa Timur menjelaskan bahwa stunting bukan suatu penyakit tapi kekurangan gizi  kronis yang berkepanjangan. Stunting di Indonesia merupakan ancaman, oleh karena itu stunting perlu ditangai secara cepat dan tepat.

“BKKBN dalam menangani stunting tidak bisa sendiri, melibatkan mitra-mitra BKKBN. Mitra utama BKKBN adalah DPR RI Komisi IX yang senantiasa memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan program KB,” terang Uni.

Menurutnya, stunting ini adalah tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Begitu juga perkembangan pada motoriknya, otaknya tidak bisa berkembang secara optimal. Oleh karena itu anak stunting kurang produktif,” jelasnya.

Uni menjelaskan, pada tahun 2021 Presiden Jokowi memberikan amanah kepada BKKBN yang mengamanahkan tugas tambahan yaitu sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. BKKBN bukan hanya mempunyai tenaga penggerak di lapangan seperti penyuluh KB dan kader KB, tetapi BKKBN mempunyai peran dan tugas program yang berbasis desa, masyarakat, dan keluarga. Perannya memfasilitasi dan mewujudkan keluarga sejahtera.

“BKKBN kegiatannya berbasis pada keluarga mempunyai tugas pelayanan KB, pelayanan penduduk, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga. BKKBN menangani bayi mulai dalam janin sampai mau masuk ke liang lahat,” jelasnya.

Uni juga menerangkan mengenai kesehatan reproduksi remaja putri, karena ada siklus menstruasi yang banyak mengeluarkan darah, oleh karena itu para remaja putri diberikan tablet tambah darah mulai di sekolah. Minumnya sudah rutin satu minggu sekali bersama-sama di sekolah.

“Remaja putri nantinya akan menjadi calon ibu, oleh karena itu sekarang diperhatikan dengan diberi tablet tambah darah agar sehat sehingga nanti waktu melahirkan bayinya tidak stunting,” kata Uni.

Narasumber selanjutnya Nanang Sugiyarto, SKM, MM. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alkes serta Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Tuban Sekaligus sebagai Plt. Sektetaris Dinas menegaskan pentingnya calon pengantin sudah harus melek kesehatan.

Nanang megatakan, sebelumnya melakukan Aksi Bergizi Remaja Indonesia di salah satu SMP. Sarapan bersama kemudian remaja putri berbarengan minum tablet tambah darah. Tujuannya agar supaya anak-anak yang lahir tidak stunting. Stunting tinggi badannya lebih rendah dari seusianya. Penyebabnya kurang asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Jadi anak-anak dalam proses kehamilannya jangan sampai gizinya kurang.

Presentase di Tuban angka stunting 25,1 persen, tetapi dilihat dari hasil bulan timbang (bulan penimbangan) yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus angka terlihat hasilnya menurun setiap tahun di Tuban. Itu artinya program yang kita sampaikan sudah ada hasilnya meskipun kecil. Namun berdasarkan hasil SSG masih besar, ternyata setelah dievaluasi masih ada balita yang tidak diajak dan tidak ditimbang pada saat bulan timbang atau setiap bulan ketika posyandu. Akhirnya tidak terpantau dengan baik.

“Bulan September sampai Oktober ada program BIA, Bulan Imunisasi Anak. Kami datang ke rumah-rumah. Anak-anak yang umurnya dibawah 5 tahun kita beri imunisasi secara gratis. Harapannya tahun 2024 secara Nasional, Presiden Jokowi menghendaki angka stunting harus dibawah 14 persen. Tuban targetnya adalah 12 persen. Mudah-mudahan bisa tercapai,” tegasnya.