Carut Marut Lapas & Rutan Diduga Imbas Hubungan Khusus Dirjen PAS Dengan Sekjen Kemenkumham

SwaraSenayan.com – Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) tidak hanya soal kelebihan kapasitas. Persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini terkait carut marutnya pengelolaan Lapas dan Rutan seperti adanya fasilitas mewah untuk napi korupsi menambah deratan panjang persoalan yang sudah ada sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, tanggapan pun datang dari Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) yang menilai bahwa persoalan di Lapas dan Rutan sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Hadi, Koordinator KOMPAN dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi SwaraSenayan (26/9/2018) menyatakan bahwa permasalahan di Lapas dan Rutan tidak hanya menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM, melainkan semua pihak harus ikut terlibat mengawasi dan memantau kondisi Lapas dan Rutan yang ada.

“Carut marut soal Lapas dan Rutan masih berkutat dalam hal klasik yaitu kelebihan kapasitas dan pungli yang dilakukan oleh oknum sipir,” ujar Hadi.

Ditambahkan oleh Hadi, bahwa sesungguhnya ada beberapa persoalan dan masalah yang terjadi di Lapas dan Rutan yang perlu menjadi sorotan dan  perhatian semua pihak. Uang adalah segalanya di dalam Lapas dan Rutan. Napi yang memiliki uang bisa menghirup kebebasan sementara dengan membayar atau alasan medical check-up untuk bebas melakukan kegiatan di luar Lapas.

“Ketimpangan ekonomi antar penghuni Lapas, praktek pungutan liar, daya tampung dan kelebihan kapasitas serta pengawasan yang kurang ketat dalam Lapas dan Rutan menyebabkan uang yang bicara, sehingga uang yang menjadi raja dan yang bisa menaklukkan selama di dalam Lapas dan Rutan. Selain itu di berbagai Lapas peredaran narkoba juga masih belum bisa dihentikan,” terang Hadi.

Selain penanganan terhadap sejumlah persoalan seperti yang diuraikan sebelumnya, Hadi juga menitikberatkan pada perbaikan dan rekam jejak pengelola Lapas dan Rutan, termasuk pejabat di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Kebobrokan lapas dan rutan selama ini juga karena adanya andil dari birokrasi yang sudah lama berkecimpung di wilayah kerja tersebut. Jika urusan kerja saling terpengaruh dengan hubungan pribadi maka bisa jadi hal tersebutlah yang menyebabkan carut marutnya pengelolaan Lapas dan Rutan.

“Dirjen PAS yang baru dilantik Sri Puguh Budi Utami sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris dirjen PAS. Ada dugaan posisi Dirjen PAS yang saat ini dipegang Sri Puguh Utami karena sokongan dan back-up dari Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Sokongan tersebut di duga karena ada ‘hubungan khusus’ antara Bambang Rantam Sariwanto (Sekjen Kemenkumham) dengan Sri Puguh Budi Utami (Dirjen PAS),” beber Hadi. *AND