APKLI-2
Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun saat berdialog dengan seorang ibu pedagang soto di kaki lima

SwaraSENAYAN.com Ketika ‘demokrasi’ di negeri ini menjauhkan dari prinsip-prinsip Pancasila, maka kecenderungan praktik dalam memilih pemimpinnya mengarah kepada demokrasi liberal-kapitalistik. Tak ayal, segala cara pun dilakukan untuk merayu rakyat untuk memilihnya. Bahkan, melupakan rakyat tersebut yang selama ini menjadi objek dan menanggung derita atas kebijakan yang diambil para pemimpin dengan memberikan “PIL POLITIK”.

Menyikapi hal yang demikian, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menegaskan kepada seluruh anggotanya bahwa sakit hati PKL se-DKI Jakarta takkan bisa diobati melalui PIL Kredit Politik penjajah Ahok.

“Ahok itu penjajah PKL diseluruh wilayah Propinsi DKI Jakarta, dia bukan pemimpin. Selembar surat perintah Ahok telah menggusur semena-mena PKL di seluruh kelurahan di DKI Jakarta. Sungguh sangat naif dan sangat tidak elok kalau Ahok sang penjajah PKL tiba-tiba, tak ada hujan tak ada mendung memberikan PIL POLITIK berupa kredit modal usaha PKL,” tegas Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed kepada SwaraSENAYAN Jumat 4 Maret 2016.

Lanjut Ali, yang juga sebagai Ketua Presidium Sekber Indonesia Berdaulat menyatakan bahwa tempat usaha PKL saja digusur kok diberi kredit usaha, lantas PKL mau melunasinya pakai daun kelor? Oleh karenanya Ahok tak perlu dan tak boleh berlagak jadi Pahlawan di “siang bolong” kepada PKL. Karena sakit hati PKL atas perlakuan Ahok yang tak manusiawi takkan bisa diobati dengan apapun kecuali Ahok Lengser dari Gubernur DKI Jakarta.

Berlandaskan kenyataan bahwa Ahok adalah penjajah dan penindas PKL selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, DPP APKLI memerintahkan kepada PKL di seluruh wilayah DKI Jakarta untuk bersatu dan mengharamkan diri memilih Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta Februari 2017.

“Memilih Ahok berarti memilih Penjajah PKL dan merobek kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia,” pungkas Ali.  ■ ss