SwaraSenayan.com. Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kekuatan sebagai pembimbing di dalam masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.
Demikian disampaikan HM. Ali Umri, SH., M.Kn. selaku Anggota Komisi I DPR RI dalam Forum Diskusi Publik yang bertajuk “PANCASILA: Pandangan Hidup, Jiwa dan Kepribadian Bangsa,” bersama mitra kerjanya dari Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO RI) yang digelar di Gedung PKK Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 18 September 2019.
Dalam paparannya, Umri menegaskan bahwa Pancasila telah diterima sebagai koensensus nasional dan sudah ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenarannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Untuk mengamalkan Pancasila, Umri menilai bahwa forum diskusi publik ini sebagai ihtiar mendekatkan ajaran Pancasila kepada masyarakat secara langsung.
“Untuk melestarikan Pancasila perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah,” tegas mantan Walikota Binjai dua periode ini.
Ketika menjelaskan sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat, Umri mengakui adanya kontradiktif dengan praktik demokrasi melalui sistem pemilihan langsung (one man one vote). Dengan sistem ini, menurut Umri telah turut menyuburkan praktik “money politic” (politik uang), yang menggiring masyarakat untuk berperiku tidak ada uang tidak dipilih. Sehingga menyebabkan sistem politik berbiaya tinggi, akhirnya merusak negara yang berdasarkan Pancasila.
“Meski kontradiktif, sistem pemilihan langsung kepala daerah hingga presiden sudah menjadi kehendak rakyat. Karena itu, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan kualitas pemimpin dan wakil rakyat yang berdedikasi dan penuh tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Umri.
Selain Ali Umri, hadir sebagai narasumber Hypolitus Layanan, MAP selaku Kasubdit Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Pemerintahan KOMINFO RI, Wawan Fachrudin, SIP dari Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan (Assoc.) Prof. Dr. Imana Jauhari, SH., M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Panca Budi Medan. *mtq
